Facebookers Nilai Prabowo Layak Diberi Standing Applaus

Jakarta (Netral.C0)- Riuh rendah berita pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo- Jusuf Kalla mewarnai lini masa media sosial hari ini.
Ada yang memberi ucapan selamat kepada presiden dan wakil presiden terpilih, ada yang mengucapkan terima kasih kepada mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas pengabdiannya selama menjabat Presiden RI ke 6, dan ada juga yang memberi rasa hormat tinggi atas sikap Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, kompetitor Jokowi pada Pemilihan Presiden 9 Juli lalu. Seperti yang tertulis dalam facebook Sehanz Nza yang menilai Prabowo merupakan seorang negarawan sejati.
“Saya kemarin tidak ikut memilih pada pemilu presiden, a.k.a. golput, tapi hari ini saya lihat betapa Prabowo merupakan sosok negarawan sejati. saat Jokowi berpidato dan menyebut nama Prabowo, beliau berdiri dan memberi hormat kepada Jokowi. Siapa bilang Prabowo sakit hati dan gagal move on? angkat topi dan standing applaus buat sang jenderal. Berbeda sekali sikapnya dengan Megawati yang tidak pernah mau mengakui SBY sebagai presiden, jangankan hadir di pelantikan SBY, tiap tahun diundang menghadiri upacara kemerdekaan RI saja tidak pernah mau hadir. 10 tahun bukan waktu yang sebentar memendam sakit hati. ah, semoga pemerintahan kali ini bisa lebih baik, independen tanpa campur tangan pihak mana pun. aamiin,” tulisa Sehanz dalam status facebooknya. (mrsn)

Majelis Syariah Disarankan Ambil Alih PPP

Konflik di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) antara kubu Ketua Umum Suryadharma Ali dan Sekjen Romahurmuziy dipastikan masih akan berlanjut bahkan cenderung makin memanas.
Meski Muktamar VIII yang berlangsung di Surabaya tidak diakui oleh Mahkamah Partai dan Majelis Syariah PPP, kubu Sekjen Romahurmuziy tetap melanjutkan muktamar yang berujung pada terpilihnya Romahurmuziy sebagai Ketum PPP yang baru.
Salah seorang kader PPP yang ditemui Netral.Co di arena muktamar lebih memilih agar Majelis Syariah segera mengambil alih kendali partai berlambang ka’bah tersebut.  “Pastinya saya tidak bela sekjen (Romahurmuziy –red), saya berharap kendali partai diambil alih oleh Majelis Syariah,” tutur kader PPP yang bernama Guntari ini.
Bila konflik antara kubu SDA dan kubu Romahurmuziy tidak juga mereda, bisa diprediksi kendali partai akan diambil Majelis Syariah.
Sebelumnya, Mahkamah Partai PPP sendiri telah membuat putusan final terkait perpecahan SDA dan Romahurmuziy. Kedua kubu diperintahkan wajib melakukan islah, atau pelaksanaan Muktamar pergantian ketum akan diambil alih oleh Majelis Syariah PPP sebagai lembaga tertinggi partai.
Putusan Mahkamah PPP dikeluarkan pada Sabtu, 11 Oktober lalu. Putusan ini ditandatangani oleh Ketua Mahkamah PPP Chozin Chumaidy, dengan anggota-anggota Muchtar Azis, Yudo Paripurno, Aisyah Aminy, Machfudzoh Aly Ubaid, Ramly Nurhapy, Arman Remy, dan Sjaiful Rachman. (mrsn/zazuli)

Muktamar PPP Kubu Romy dan SDA Tidak Sah

Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) KH Maimoen Zubair menegaskan, Muktamar yang digelar oleh Sekretaris Jenderal Romahurmuziy dan Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi, di hotel Empire Palace Surabaya 15-18 Oktober adalah tidak sah.
Menurut KH Maimoen, sebagaimana putusan mahkamah partai, maka muktamar dari pihak yang bersengketa, kedua-duanya tidak sah. Selain muktamar kubu Romy, kubu SDA berencana juga melangsungkan muktamar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, pada 23-26 Oktober mendatang.
“Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP yang sah adalah pihak konsisten kepada Muktamar VII Bandung dan berkantor di DPP PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta,” kata Mbah Moen, panggilan akrab KH Maimoen Zubair dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (15/10).
DPP  PPP Muktamar VII Bandung adalah yang dipimpin oleh Ketua Umum Suryadharma Ali dan Sekjen Romahurmuziy.
Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Chozin Chumaidy sendiri memastikan tidak ada anggota Mahkamah yang menghadiri Muktamar VIII PPP yang akan diselenggarakan dua kubu yang bertikai secara terpisah.
Sementara itu, Ketua Umum DPP PPP Rabu (15/10) berada di Manado untuk melakukan konsolidasi partai PPP wilayah Indonesia Timur. “Alhamdulilah yang hadir Sulawesi seluruhnya kecuali Sulawesi Barat (Sulbar), Maluku Utara, Maluku, Papua dan Papua Barat,” ungkap mantan Menteri Agama RI ini.
Pelaksanaan Muktamar PPP sendiri yang dimulai kemarin, Rabu (15/10) di Surabaya di warnai aksi demo menuntut pembubaran muktamar oleh kubu SDA karena dianggap tidak sah dan tidak mengantongi surat tanda terima pemberitahuan (STTP). Sementara itu kubu Sekjen Romahurmuziy telah menyiapkan sejumlah skenario agar muktamar yang berlangsung hingga 18 oktober itu tetap sah dan legal secara hukum.
Kepala divisi humas mabes Polri Inspektur Jenderal Ronny Frankie Sompie mengatakan secara prosedur yg berlaku setiap kegiatan yang melibatkan orang banyak sedianya si penyelenggara mengantongi surat tanda terima pemberitahuan(STTP). Surat ini di terbitkan oleh Mabes Polri bila penyelenggara acara di lakukan di daerah, maka polda dimana pelaksanaan acara tersebut akan mengirim rekomendasi. Inilah yg akan menjadi pertimbangan pihak kepolisian apakah akan menrbitkan STTP tersebut atau tidak. “Kalau tidak ada surat tanda terima pemberitahuan ya ilegal “kata ronny. (Zazuli)

visi dan misi calon kepala desa

Nama : MAHFUD 

CALON KEPALA DESA MADIREDO 2013 - 2018 

Visi :

Ø  Menciptakan  Pemerintahan desa yang baik dan bersih guna mewujudkan Desa  MADIREDO  yang ber MARTABAT.

Ø  Merakyat

Ø  Amanah

Ø  Ramah

Ø  Terampil

Ø  Agamis

Ø  Bertanggung jawab

Ø  Aman

Ø Terbuka (transparan).

MISI :

Ø  Melakukan reformasi birokrasi di jajaran aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Ø  Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk  penyelewengan lainnya.

Ø  Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya  dengan berbasiskan pada potensi asli desa.

Ø  Melaksanakan program kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah

Ø  Mengelola aset desa yang ada untuk kepentingan masyarakat

Ø  Meningkatkan prestasi olah raga dengan melakukan pembenahan dan pembanguan sarana dan prasarana olah raga

Ø  Menjalin kerja sama dengan semua pihak, seperti tokoh agama, tokoh masarakat dan tokoh kepemudaan untuk  mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

KEBIJAKAN UMUM

Bidang Pemerintahan

1.    Penataan ulang kelembagaan dan aparatur pemerintahan desa melalui penciptaan etos kerja  berbasis prestasi

2.    Evaluasi menyeluruh terhadap segala bentuk peraturan-peraturan desa yang tidak berorientasi kepada kualitas pelayanan dan kesejahteraan rakyat.

3.    Melakukan penyegaran terhadap aparatur desa dalam upaya meningkatkan kepercayaan  masyarakat.

4.    Meningkatkan pengawasan total terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan  termasuk didalamnya kegiatan yang didanai oleh negara dan masyarakat.

Bidang Perekonomian

1.    Memperluas lapangan kerja pada sektor-sektor produktif masyarakat, seperti pertanian,  peternakan, perikanan, industri kecil dan rumah tangga, pariwisata, serta usaha lainnya yang  potensial dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.

2.    Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah yang berdampak secara langsung maupun tidak  langsung terhadap perekonomian masyarakat

Bidang Kesejahteraan Sosial

1.    Melningkatkan budaya  gotong royong di tengah - tengah masyarakat

2.    Memaksimalkan pelayanan kesehatan dengan mengoptimalisasikan lembaga-lembaga kesehatan yang ada.

3.    Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan balita melalui revitalisasi posyandu

4.    Mengupayakan untuk memberikan bantuan beasiswa terhadap siswa yang perprestasi dan tidak mampu baik pendidikan dasar,  pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

5.    Mengintensifkan pemberantasan buta aksara dengan membuka Pusat Kegiatan Belajar  Masyarakat (PKBM di tingkat desa)

6.    Melakukan pembenahan terhadap taman bacaan, perpustakaan desa dan layanan internet gratis agar masyarakat lebih minat untuk  membaca

7.    Meningkatkan kualitas infrastruktur desa yang terintegrasi dengan pengelolaan lingkungan  hidup yang sehat, alami dan lestari.

Bidang Keagamaan

1.    Memelihara tempat peribadahan yang sudah ada dan menggalakan kegiatan keagamaan

2.    Memberikan kesejahteraan bagi para Ustad dan guru mengaji

3.    Selalu konsultasi dan konsolidasi antara pemerintah dan tokoh agama

Bidang Kepemudaan

1.    Membangun Sarana dan prasarana Olah raga

2.    Mengadakan kompetisi Tingkat Desa dengan Piala Bergilir

3.    Mengadakan kerja sama dengan organisasi kepemudaan

4.    Mengadakan pelatihan ketrampilan bagi pemuda